Penjual kerap mencari retur penjualan marketplace bukti pungut tambahan, yaitu dokumen koreksi PPh Pasal 22 saat pembeli mengembalikan barang. Pajaknya sudah terlanjur dipotong, padahal pesanan batal. DDTCNews melaporkan aturan koreksinya pada 9 November 2026.

Bukti pungut tambahan adalah dokumen koreksi atas PPh Pasal 22 yang sudah dipungut marketplace. Saat pembeli meretur barang, pedagang dalam negeri wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pungut. Nilainya negatif, sehingga pungutan awal terkoreksi. Kamu tidak perlu menghitungnya sendiri, tetapi perlu menyimpannya.

Apa Itu Bukti Pungut Tambahan pada Retur Penjualan Marketplace?

Bukti pungut tambahan berlaku ketika pembetulan atau pembatalan tagihan membuat PPh yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya. Kutipan FAQ DJP yang dimuat DDTCNews menyebut pedagang wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh tambahan. Dasarnya PMK 37/2025.

Menurut kutipan yang sama, perbaikan data akibat retur atau pembatalan diarahkan otomatis lewat fitur bukti pungut tambahan di sistem marketplace.

Bagaimana Contoh Hitungannya?

Penyuluh pajak DJP memberi contoh transaksi Rp1 juta yang sudah dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp5.000. Bila seluruh barang diretur, marketplace menerbitkan bukti pemungutan senilai minus Rp5.000, sehingga bukti lama dan bukti baru saling menghilangkan.

Artikel terkait: Apa Isi Kebijakan Retur Toko Online yang Jelas bagi Pembeli?

Pada retur sebagian, nilai negatifnya hanya sebesar PPh atas bagian yang dikembalikan. Laporan 9 November memberi contoh pungutan Rp100.000 pada Februari. Retur pada April menghasilkan bukti tambahan negatif Rp20.000.

Langkah Apa yang Perlu Kamu Lakukan saat Ada Retur?

Tidak ada formulir khusus yang perlu kamu buat sendiri.

Lima kebiasaan ini menjaga pembukuan tetap rapi.

  1. Catat nomor pesanan yang diretur beserta alasan dan tanggalnya.
  2. Proses retur atau pembatalan lewat sistem marketplace, bukan hanya lewat obrolan dengan pembeli.
  3. Buka menu laporan penghasilan atau keuangan untuk mencari bukti pungut tambahan. Menurut DDTCNews, Shopee menaruh invoice di menu Penghasilan Saya, sedangkan Tokopedia lewat menu Keuangan.
  4. Simpan setiap dokumen retur bersama bukti pungut awalnya dalam satu folder per bulan.
  5. Cocokkan jumlah bersih pungutan dengan catatan penjualan saat kamu menutup pembukuan bulanan.

Kutipan FAQ DJP tentang bukti pungut tambahan untuk retur di halaman DDTCNews

Kutipan FAQ DJP tentang perbaikan data akibat retur, dimuat DDTCNews (news.ddtc.co.id) Kunjungi halamannya di news.ddtc.co.id

Apakah Semua Penjual Terkena Aturan Ini?

Tidak semua penjual diperlakukan sama.

Dalam webinar DJP bersama Pajakku pada 15 Juli 2026, batas peredaran bruto Rp500 juta disebut hanya relevan bagi wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Angka itu dihitung dari akumulasi sejak awal tahun pajak berjalan.

Artikel terkait: Siapa Penengah Sengketa Pembeli Kalau Kamu Jualan di Website Sendiri?

Pemungutan hanya dilakukan marketplace yang ditunjuk Menteri Keuangan. Laporan 20 Oktober 2026 menyebut empat marketplace sudah memungut PPh Pasal 22 dari penjual.

Kenapa Aturan Retur Ini Penting bagi Pemilik Toko Online?

Retur menambah satu lapis administrasi yang diatur pihak lain.

Asosiasi idEA menyoroti perlakuan retur dan pembatalan sebagai salah satu dari tiga isu yang perlu dievaluasi setelah pelaksanaan.

Pemilik usaha yang juga punya toko online sendiri mengatur kebijakan retur dan pencatatannya sendiri. Misalnya penjual kerudung yang berjualan di dua tempat perlu dua catatan retur yang terpisah.

Di Mana Kamu Bisa Memastikan Aturan Resminya?

Rujukan utamanya adalah PMK 37/2025 dan FAQ DJP di situs resmi pajak.go.id. Tulisan ini mengutip pemberitaan atas FAQ itu, bukan teks resminya. Tanggal berlaku dan perlakuan diskon dan voucer sebaiknya kamu cek langsung ke DJP.

Sumber pun belum seragam.

Satu laporan menyebut skema bukti pungut tambahan menutup potensi pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Cara lain, kalau ada, sebaiknya kamu tanyakan ke KPP atau cek di pajak.go.id. Untuk kasus usahamu, tanyakan ke KPP terdekat.

Artikel terkait: Apa yang Terjadi pada Bisnis Kamu Kalau Akun Marketplace Kena Suspend

Satu kebiasaan cukup. Mulai bulan ini, buat satu folder bukti pungut dan beri nama per bulan. Saat retur datang, kamu tinggal mencocokkannya dengan bukti tambahan di pusat penjual.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu bukti pungut tambahan di marketplace?

Bukti pungut tambahan adalah dokumen koreksi atas PPh Pasal 22 yang sudah dipungut. Dokumen ini terbit ketika pembatalan atau retur membuat pungutan lebih besar dari yang seharusnya, dan dibuat melalui sistem marketplace.

Apakah bukti pungut tambahan selalu bernilai negatif?

Pada kasus retur yang dijelaskan sumber, nilainya negatif. Retur penuh menghasilkan bukti minus sebesar pungutan awal.

Siapa yang membuat dokumen retur, penjual atau marketplace?

Aturannya mewajibkan pedagang membuat dokumen pembetulan atau pembatalan tagihan. Dalam praktiknya dokumen itu dibuat lewat sistem marketplace, sehingga kamu cukup memproses retur dan memeriksa hasilnya di pusat penjual.

Apakah toko online sendiri bebas dari aturan ini?

Aturan yang dibahas di sini menyangkut marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut. Kewajiban pajak untuk penjualan di toko sendiri tidak dibahas sumber, jadi tanyakan ke KPP atau situs resmi DJP.

Rujukan

  1. DDTCNews, 9 November 2026
  2. DDTCNews, 15 Juli 2026
  3. DDTCNews, 6 November 2026
  4. DDTCNews, 20 Oktober 2026
  5. Pajakku, 20 Juli 2026
  6. Direktorat Jenderal Pajak, situs resmi
  7. Foto sampul: Kredit foto: Medelam di Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

BisnisOn menulis panduan ini untuk pemilik usaha kecil dan memperbaruinya setiap ada perubahan aturan atau biaya. Pembaruan terakhir 9 November 2026.